Pj. Walikota Makassar Pimpin Rapat Koordinasi Awal Tahun

Makassar - Pemerintah Kota Makassar melaksanakan rapat koordinasi yang menghadirkan seluruh pejabat struktural di Ruang Sipakatua, Jumat (03/01/2020). Rapat dipimpin langsung oleh Pj. Walikota Makassar, Iqbal Samad Suhaeb yang didampingi oleh Sekda Kota Makassar, Asisten1 Bidang Pemerintahan, serta Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan. 

Sebagai pengantar singkat sebelum Pj. Walikota menyampaikan arahan, M. Ansar selaku Sekda Kota Makassar menyampaikan, bahwa selain perencanaan 2020, tidak ada salahnya kita melihat kembali admistrasi yang tertinggal pada tahun 2019 dan segera dilengkapi.

"Untuk tahun 2020 dalam waktu dekat kita Asistensi DPA. Ini harus segera dituntaskan karena gaji Satgas drainase seperti di Dinas PU yang mendesak harus dibayarkan di setiap akhir bulan. Apalagi sekarang memasuki musim penghujan, mereka harus digaji," ucapnya.

Sementara Pj. Walikota Makassar, Iqbal Samad Suhaeb, diawal arahannya mengatakan, bahwa hari ini hari ke 2 kerja di 2020. Apa yang kita capai pada tahun 2019, ada hal-hal yang menggembirakan, ada juga yang kurang. Namun, secara keseluruhan persepsi masyarakat lumayan bagus walaupun ada keluhan banjir, macet, kebersihan, dan pelayanan publik. 

Terkait dengan pendapatan, Ia mengatakan bahwa ada kabar baik dan jelek, yang jelek ada target-target yang jauh dari rencana, seperti pajak dari jasa usaha, parkir, dan burung walet. Terkait pajak burung walet itu masih bisa dimaklumi. Target-target ini mungkin karena adanya kesalahan dalam perencanaan.

"Kabar bagusnya adalah baru saja kita menembus angka psikologis dengan realisasi di atas 1 trilyun. walaupun realisasinya masih dibawah 80%. Ini salah satunya karena adanya supervisi dari KPK. Bahkan, ada beberapa realisasi komponen pajak yang diatas 100%," ucapnya.

Lebih lanjut, Ia memberi penekanan bahwa paling lambat minggu depan tidak ada lagi SKPD yang tidak selesai DPA nya dan langsung dibuat perencanaannya. Setelah itu, dilaksanakan review untuk pemaketan kegiatan, dan ini harus dibicarakan dengan ULP. 

"Jangan direkayasa, semua dibicarakan dengan ULP. Kemudian umumkan melalui aplikasi SIRUP. Tidak ada lagi yang parsial melalui Dinas. untuk itu saya minta kepada SKPD baik PA,KPA,PPK supaya dibuatkan SK nya," lanjutnya.

Hal lainnya yang disampaikan, supaya segera membuat laporan tertulis atau LPJ Tahunan, termasuk juga persiapan audit tahunan. Supaya jangan menunda-nunda pekerjaan. Harus konsen, walaupun anggaran belum ada.

Sementara untuk kecamatan, Ia menyampaikan bahwa kalau memang cuaca tidak bisa kita manage, kita bisa memanage resiko. Disaster risk harus lebih bagus. Tidak kaget-kaget lagi ketika ada bencana. Kita harus belajar dari pengalaman bencana sebelumnya. Saya harapkan SAR, Badan Bencana, Dinas Perikanan untuk saling berkoordinasi. Dalam waktu dekat kita akan adakan apel bencana kesiapan personil dan peralatan. Perlu juga sosialisasi-sosialisasi bencana supaya diintensifkan.

"Anugerah Tuhan kita tidak berada di wilayah bencana, namun ini tidak bisa kita anggap remeh. Call center harus siap penanggung jawabnya ke bidang terkait," ucapnya.

Di akhir pengarahan, Ia menekankan untuk pentingnya meningkatkan kedisiplinan, menjaga kekompakan, dan tidak ada blok-blok di SKPD. Kepala SKPD harus tebal kupingnya, jangan gampang menerima begitu saja informasi.

"Jangan karena kesalahan melupakan pertemanan, tapi karena pertemananlah sehingga kesalahan itu dilupakan," tutupnya disambut tepuk tangan.

Penulis: Syamsul ‘Boger’ Bahri (DP2 Makassar)